SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG.   JIKA ANDA MENEMUKAN ADANYA PELANGGARAN TERHADAP PELAYANAN KAMI BERUPA PUNGLI SILAHKAN HUBUNGI KE 0812-5625-8001
Home / Berita / Kejari Ketapang Eksekusi Penahanan Hadi Mulyono Upas ke Lapas Kelas II B Ketapang

Kejari Ketapang Eksekusi Penahanan Hadi Mulyono Upas ke Lapas Kelas II B Ketapang

Setelah sempat menjalani hukuman usai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pontianak beberapa waktu lalu.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang melakukan eksekusi pemindahan terhadap terpidana Mantan Ketua DPRD Ketapang Hadi Mulyono Upas ke Lapas Kelas II B Ketapang, Selasa (23/06/2020).

Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Ketapang, Dharmabella Tymbasz melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Agus Supriyanto mengatakan proses eksekusi terhadap terpidana disaksikan pihak keluarga serta kuasa hukum terpidana.

“Sebelum di masukkan ke Lapas Kelas II B Ketapang, terpidana terlebih dahulu melakukan rapid test, hasilnya non reaktif,” kata Kasi Intel Kejari Ketapang , Rabu (24/06/2020).

Agus menjelaskan, Hadi Mulyono Upas akan menjalani sisa masa tahanan di Lapas Kelas II B Ketapang sesuai putusan pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu yang memvonis terpidana hukuman selama satu tahun penjara.

“Sebelumnya terpidana di Pontianak, kemudian meminta agar menjalani masa hukuman di Lapas Ketapang dengan pertimbangan bersangkutan selain keluarganya banyak di Ketapang untuk pengobatan sakit dan lainnya minta di Ketapang,” ujarnya.

Menurut Kasi Intel Kejari Ketapang , proses eksekusi baru bisa dilakukan lantaran sebelumnya diketahui adanya pandemi Covid-19.

Sehingga tidak ada narapidana yang masuk, bahkan saat proses masuknya narapidana ke Lapas masih secara bertahap.

“Baru sekarang bisa diterima ini juga antri, kemarin ada 20 Napi baru masuk yang salah satunya Hadi Upas,” jelasnya.

Terkait denda dan uang pengganti yang diharuskan terpidana membayar sesuai keputusan pengadilan.

Sampai saat ini terpidana sudah melakukan upaya pengembalian sekitar Rp 300 Juta dari total uang pengganti yang harus dikembalikan sebanyak Rp 4,9 Miliar.

“Apabila terpidana tidak membayar denda atau uang pengganti maka hukumannya akan dikomulatifkan sebagaimana putusan pengadilan,” tegasnya.

About admin

Check Also

kegiatan pemancangan tiang pancang untuk pembangunan kegiatan Posko Bencana Karhutla

Jum’at 24 juli 2020melaksanakan kegiatan pemancangan tiang pancang untuk pembangunan kegiatan Posko Bencana Karhutla.Kegiatan ini …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *